All posts by Humas Fakultas Hukum

11Mar/21

Fakultas Hukum UMP dan DPC Peradi Palembang Lanjutkan Kerjasama Program PKPA

https://fh.um-palembang.ac.id, Palembang – Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Palembang melanjutkan program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Kerjasama FH UMP dan DPC Peradi ini telah berjalan selama 2 tahun. PKPA angkatan ke-15 akan dimulai tanggal 27 Februari hingga 14 Maret 2021 di FH UMP, jalan Ahmad Yani 13 ulu Palembang.

Dekan FH UMP, Nur Husni Emilson, SH S.Pn, MH dalam sambutannya mengatakan kerjasama ini tak hanya berjalan saat ini saja. Namun terus terjalin hingga tahun-tahun berikutnya.

“Pendidikan khusus profesi advokat ini akan memberikan pemahaman yang mendalam kepada seluruh peserta calon advokat sehingga menjadi advokat yang bisa membela kepentingan hukum,” ujarnya

Sementara itu Ketua DPC Peradi Palembang Hj Nurmala SH MH mengatakan, kepada seluruh peserta PKPA angkatan ke 15 untuk serius dalam mengikuti kegiatan ini dikarnakan ada beberapa syarat lulus PKPA

Yaitu kehadiran, keaktifan peserta, dan lain sebaigainya.Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat “Dimulai dari PKPA, magang hingga pelantikan dan pengambilan sumpah advokat,” terangnya

Pembukaan PKPA Angkatan ke 15 di hadiri oleh Dekan FH UMP, Nur Husni Emilson, SH S.Pn, MH. Wakil Dekan II Mona Wulandari SH, MH., Wakil Dekan III, Mulyadi Tanzili SH MH dan dibuka langsung oleh Ketua DPC Peradi Palembang Hj Nurmala SH MH

04Mar/21

Kegiatan Penjaringan dan pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum

Palembang, 02 Maret 2021, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang menjabat sebagai Ketua BKBH Luil Maknun,SH.,MH menghadiri Kegiatan Penjaringan dan pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat tidak mampu di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022-2024,  yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  Kantor Wilayah Sumatera Selatan.