06Mar/26

Rapat Tim Persiapan Reakreditasi FH UMP Tahun 2026

Akreditasi

Palembang, 05 Maret 2026. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang melaksanakan rapat Tim Persiapan Reakreditasi Program Studi Hukum sebagai langkah strategis dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan fakultas, , dosen, serta tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses penyusunan dokumen reakreditasi.

Kegiatan rapat dilaksanakan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dengan agenda utama membahas kesiapan dokumen akreditasi, pembagian tugas tim, serta evaluasi terhadap berbagai indikator penilaian yang menjadi standar dalam proses akreditasi. Dalam rapat tersebut juga dilakukan peninjauan terhadap data pendukung, capaian kinerja program studi, serta strategi peningkatan kualitas yang akan disampaikan dalam dokumen akreditasi.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam arahannya menyampaikan bahwa proses reakreditasi merupakan momentum penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultas. Oleh karena itu, seluruh tim diharapkan dapat bekerja secara maksimal, saling berkoordinasi, serta memastikan seluruh dokumen yang dipersiapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

Melalui rapat persiapan ini diharapkan seluruh tim dapat menyatukan persepsi dan langkah dalam mempersiapkan proses reakreditasi secara optimal, sehingga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang mampu mempertahankan bahkan meningkatkan peringkat akreditasi sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pendidikan hukum yang berkualitas.

03Mar/26

Pembagian Takjil, Pengajian, Buka Puasa dan Shalat Tarawih Bersama Pimpinan Dosen Tendik dan Mahasiswa FH UM Palembang

Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, kembali melaksanakan kegiatan Pembagian Takjil, Pengajian, Buka Puasa dan Shalat Tarawih Bersama Pimpinan Dosen Tendik dan Mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 27 Februari 2026.

Dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadhan 1447 H, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang melaksanakan rangkaian kegiatan keagamaan dan sosial yang penuh makna, meliputi pembagian takjil, buka puasa bersama, pengajian, serta shalat tarawih berjamaah. Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan fakultas, para dosen, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa sebagai wujud kebersamaan dalam mempererat ukhuwah Islamiyah di lingkungan kampus.

Kegiatan diawali dengan pembagian takjil kepada masyarakat sekitar dan para pengguna jalan di lingkungan kampus. Aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian Fakultas Hukum kepada masyarakat, sekaligus sarana menanamkan nilai-nilai empati dan solidaritas kepada mahasiswa.

Setelah pembagian takjil, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum ini menjadi ajang silaturahmi antara pimpinan, dosen, tendik, dan mahasiswa, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan semakin memperkuat sinergi dalam menjalankan aktivitas akademik maupun non-akademik.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan pengajian Ramadhan yang memberikan tausiyah dan siraman rohani tentang pentingnya meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta integritas sebagai insan akademik dan calon penegak hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Acara kemudian ditutup dengan pelaksanaan shalat Isya dan tarawih berjamaah.

Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang berharap semangat Ramadhan tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat karakter, kebersamaan, dan komitmen dalam mewujudkan civitas akademika yang berakhlak mulia, profesional, dan berkemajuan.

25Feb/26

KEMBALI DIBUKA PKPA FH.UMPALEMBANG (Bacth XX Tahun 2026)

PKPA

KEMBALI DIBUKA PKPA Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
(Pendidikan Khusus Profesi Advokat Bacth XX Tahun 2026).

MAU JADI ADVOKAT PROFESIONAL.!!!
Solusinya disini PKPA PERADI Dengan Fakultas Hukum UMPalembang. Memberikan komitmen dengan menjadikan advokat yang Profesional, Berintegritas, dan Berkualitas.
Pelaksanaan Pendidikan PKPA di bulan April tahun 2026.
Raih Mimpimu bersama PKPA-FH.UMPalembang.
Ayoo segera daftarkan diri anda.!!! Kouta Terbatas.!!

13Feb/26

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Menggelar “Ngopi Kudai”

Dosen

Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang membentuk sebuah forum diskusi. Forum yang dikemas dalam bentuk informal dinamai dengan nama: “Ngopi Kudai”. Pemilihan nama tersebut terinspirasi dari kebiasaan yang berlangsung di masyarakat Sumatera Selatan, yakni kebiasaan minum kopi.

Frasa “ngopi kudai” yang berasal dari bahasa di daerah Sumatera Selatan, yang artinya “minum kopi dulu”. Frasa tersebut diucapkan sebagai tawaran atau ajakan untuk berkumpul sambil minum kopi. Penggunaan nama “Ngopi Kudai” sebagai nama forum diskusi dimaksudkan untuk melestarikan budaya yang telah berlangsung lama di masyarakat. Selain itu, nama yang unik diharapkan akan menimbulkan rasa penasaran sehingga menumbuhkan ketertarikan untuk bergabung.

Forum “Ngopi Kudai” telah disetujui pembentukannya oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Persetujuan tersebut disampaikan dalam louncing yang diadakan pada Kamis 29 Januari 2026.

Pada edisi perdana setelah lounching, Ngopi Kudai diadakan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 dengan menggelar diskusi bersama Bagian HTN Fakultas Hukum. Diskusi mengangkat permasalahan yang aktual di bidang hukum tata negara, yakni terkait lembaga negara Mahkamah Konstitusi (MK). Pengangkatan hakim MK Adies Kadir untuk menggantikan hakim Arief Hidayat yang memasuki masa pensiun, menjadi perbincangan publik karena ada beberapa persoalan yang menyertainya.

Diskusi Ngopi Kudai dibuka dengan pengantar dari Wakil Dekan 1 Yudistira SH. MH. Dalam pengantarnya beliau menyampaikan apresiasi dari pimpinan fakultas atas digelarnya diskusi ini. Kegiatan diskusi merupakan rutinitas yang mestinya dilakukan oleh para dosen. Beliau berharap agar ada keberlanjutan dari kegiatan ini, serta ada output yang dihasilkan, berupa rekomendasi yang diberikan pada pihak-pihak terkait.

 

Ketua Bagian HTN, Dr. Darmadi Djufri memberikan pemantik diskusi dengan menyampaikan latar belakang berdirinya MK. Ditambahkan juga perspektif filosofis dari keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Diskusi berkembang dengan penyampaian dari para dosen yang hadir, yang menyampaikan pendapatnya dari perspektif yang berbeda-beda.

Pada akhir diskusi, diidentifikasi berbagai persoalan terkait dengan MK yang antara lain mencakup independensi, proses perekrutan, dan integritas para hakim. Dari diskusi ini akan ditindaklanjuti dengan kajian yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada desain ideal kelembagaan MK. Sebuah kajian yang mampu memberikan rekomendasi konkret bagi perbaikan kelembagaan MK.

29Jan/26

FH UM Palembang dan DPC Peradi Kembali Melaksanakan Kerjasama PKPA Batch 19

PKPA

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Batch 19 hasil kerja sama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang resmi digelar pada 25 Januari hingga 14 Februari 2026 di Aula Fakultas Hukum UM Palembang. Kegiatan ini kembali menegaskan posisi Fakultas Hukum UM Palembang sebagai salah satu pusat pendidikan profesi advokat yang konsisten dan dipercaya di Sumatera Selatan.

Wakil Dekan I Fakultas Hukum UM Palembang, Yudistira, S.H., M.Hum., dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dan memberikan apresiasi atas pilihan peserta mengikuti PKPA di Fakultas Hukum UM Palembang.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah awal yang serius untuk memasuki dunia profesi advokat yang menuntut kompetensi, integritas, dan kesiapan menghadapi perubahan.

Menurutnya, tahun 2026 menjadi periode penting bagi dunia hukum dan peradilan di Indonesia karena berbagai dinamika dan perubahan regulasi terus berkembang. Kondisi ini menuntut para calon advokat tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga mampu memaknai perubahan secara kritis dan profesional.

“Peserta PKPA harus benar-benar memaknai dinamika hukum yang terjadi. Perubahan di bidang hukum dan peradilan menuntut advokat yang adaptif, kompeten, serta berintegritas berlandaskan keimanan. Peran tim instruktur juga sangat penting dalam membekali peserta agar siap menghadapi realitas praktik hukum,” tegasnya.

Ketua Panitia, Abdul Jafar, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan PKPA di Fakultas Hukum UM Palembang menunjukkan tren yang sangat positif. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir saja, program ini telah dilaksanakan sebanyak empat kali. Frekuensi tersebut menjadi indikator kuat tingginya minat sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan PKPA di lingkungan Fakultas Hukum UM Palembang.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua DPC PERADI Kota Palembang, Dr. Azwar Agus, S.H., M.Hum., menekankan bahwa jalur menjadi advokat profesional telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Salah satu tahapan penting yang wajib ditempuh adalah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Karena itu, program ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama pembentukan kualitas advokat di masa depan.

“Undang-undang tentang advokat sudah mengatur bahwa untuk menjadi advokat profesional harus melalui berbagai rangkaian pendidikan, salah satunya PKPA. Ini adalah proses pembentukan kompetensi sekaligus etika profesi,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para peserta atas kepercayaan mereka mengikuti PKPA di Fakultas Hukum UM Palembang melalui DPC PERADI Kota Palembang. Kepercayaan tersebut, menurutnya, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan seluruh proses pendidikan berjalan dengan standar tinggi dan menghasilkan lulusan yang siap berpraktik secara profesional.

Lebih jauh, pesan moral juga ditekankan dalam pembukaan PKPA Batch 19 ini. Para peserta diingatkan agar tidak hanya berorientasi pada kelulusan atau gelar advokat semata, tetapi membangun komitmen kuat terhadap profesi. Integritas, kejujuran, serta landasan nilai dan keimanan disebut sebagai elemen penting yang tidak boleh dipisahkan dari praktik advokat.

“Jadilah advokat yang berkomitmen dan berlandaskan iman. Profesi ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi amanah. Dengan integritas yang kuat, jalan menuju advokat yang sukses dan dipercaya masyarakat akan terbuka,” menjadi pesan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut.

Dengan penyelenggaraan PKPA Batch 19 ini, sinergi antara PERADI dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang kembali diperkuat. Program ini tidak hanya menjadi wadah pendidikan profesi, tetapi juga bagian dari upaya sistematis mencetak advokat yang kompeten, beretika, dan mampu menjawab tantangan hukum yang terus berkembang di Indonesia.

08Jan/26

Audensi dan Silaturahmi FH UM Palembang dengan Bupati Pali

AUDENSI

Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Palembang, melaksanakan Audensi dan Silaturahmi dengan Bupati Pali, dalam audiensi tersebut, kedua belah pihak sepakat menjalin kerja sama dan saling mendukung dalam sejumlah program strategis. Fokus utama kerja sama ini diarahkan pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Muhammadiyah, dengan pengalaman panjangnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan, menyatakan kesiapan untuk berperan aktif mendukung visi dan misi Bupati PALI.

Sinergi ini dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten PALI yang menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus tujuan pembangunan. Selain peningkatan SDM, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.

Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap berbagai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang digagas Pemerintah Kabupaten PALI, sepanjang bertujuan melindungi kepentingan rakyat dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berkeadilan.

Bidang pendidikan dan kesehatan menjadi topik pembahasan strategis lainnya. Muhammadiyah, yang dikenal luas melalui jaringan sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakitnya, menilai Kabupaten PALI memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kerja sama jangka panjang.

Salah satu gagasan besar yang mengemuka dalam audiensi ini adalah peluang pendirian Universitas Muhammadiyah di Kabupaten PALI.

Gagasan tersebut disambut positif oleh Bupati PALI, mengingat posisi geografis Kabupaten PALI yang berada di segitiga emas Provinsi Sumatera Selatan, sehingga sangat strategis sebagai pusat pendidikan tinggi baru.

Apabila terwujud, kehadiran Universitas Muhammadiyah di PALI diyakini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan bagi generasi muda lokal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas PALI sebagai daerah yang maju dan berdaya saing.

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Bupati PALI Asgianto, S.T. yang dinilai visioner, terbuka, dan progresif. Program-program pembangunan yang dijalankan dinilai memiliki kesesuaian nilai dengan gerakan Muhammadiyah, khususnya dalam membangun masyarakat berkemajuan yang berlandaskan nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Bupati PALI sendiri menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten PALI sangat terbuka terhadap kolaborasi dengan Muhammadiyah. Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan yang memiliki basis massa kuat dan rekam jejak pengabdian panjang.

Silaturahmi dan audiensi tersebut dihadiri oleh jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Selatan, pimpinan Universitas Muhammadiyah Palembang, serta unsur Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten PALI.

Adapun tokoh-tokoh yang hadir antara lain:

H. Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., Ketua PWM Sumsel

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum, Sekretaris PWM Sumsel

Prof. Dr. Abid Dzajuli, S.E., M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P., Wakil Ketua PWM Sumsel

Dr. Junaidi Ahmad, S.E., M.Si, Wakil Ketua PWM Sumsel

Dr. Zulkipli Jemain, M.Pd, Sektif PWM Sumsel. Para pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten PALI

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten PALI. Total rombongan yang hadir berjumlah 21 orang, mencerminkan keseriusan dan komitmen Muhammadiyah dalam membangun sinergi nyata dengan Pemerintah Kabupaten PALI.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal kerja sama berkelanjutan antara Muhammadiyah dan Pemerintah Kabupaten PALI. Dengan sinergi yang kuat, kedua pihak optimistis mampu menghadirkan program-program konkret yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, maupun pembangunan sosial lainnya.

Pertemuan ditutup dengan semangat kebersamaan dan harapan besar agar kolaborasi ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk kerja nyata. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, penuh kekeluargaan, dan sarat makna bagi masa depan Kabupaten PALI.(TD).

23Des/25

Fakultas Hukum UM Palembang dan ICHMI mengadakan kegiatan Digital Marketing

kerjasama

Palembang, Rabu 17 Desember 2025, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan ICHMI melaksanakan kegiatan Digital Marketing. Dalam rangka meningkatkan penyebaran informasi serta memperkuat citra kelembagaan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bekerja sama dengan Ikatan Cendekiawan Hukum Muda Indonesia (ICHMI) melaksanakan kegiatan digital marketing secara terintegrasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan publikasi program akademik, kegiatan kemahasiswaan, serta peran strategis kedua institusi di tengah masyarakat.

   

Melalui pelaksanaan kegiatan digital marketing ini, diharapkan sinergi antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan ICHMI semakin kuat, serta mampu meningkatkan eksistensi, daya saing, dan kontribusi kedua lembaga dalam pengembangan ilmu hukum dan pemberdayaan generasi muda di era digital.

01Des/25

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Yudisium 53 Lulusan Baru Periode Ganjil 2025/2026

Yudisium

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang resmi menggelar Yudisium Sarjana Hukum Periode Genap Tahun Akademik 2025/2026 pada Sabtu, 29 November 2025. Agenda yang digelar sebagai tahap akhir sebelum prosesi wisuda ini sekaligus menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk memasuki dunia professional.

Acara berlangsung dengan khidmat dan dihadiri oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Palembang Prof. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M., Dekan Fakultas Hukum Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., jajaran Senat Fakultas, dosen, tenaga kependidikan, pengurus IKA Alumni Fakultas Hukum, serta orang tua lulusan. 

Dekan Fakultas Hukum, Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., mengawali sambutannya mengucapkan selamat dan sukses kepada 53 lulusan baru Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang diyudisium.

Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa gelar sarjana hukum bukan sekadar pencapaian akademik, tetapi amanah intelektual. Ia meminta para lulusan membawa ilmu mereka kembali ke tengah masyarakat, menggunakannya untuk kebaikan, dan menjaga integritas sebagai alumni Universitas Muhammadiyah Palembang. “Ilmu hukum harus hadir sebagai solusi. Kalian harus bermanfaat bagi masyarakat dan selalu menjaga nama baik almamater,” tegasnya.

Sebanyak 53 lulusan resmi diyudisium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam periode ini. Dari jumlah tersebut, lulusan terbaik diraih oleh Rizka Amelia Pratiwi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,96., sebuah capaian yang menunjukkan konsistensi akademik sekaligus dedikasi terhadap bidang hukum.

Sementara itu, Prof. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M., memberikan apresiasi khusus kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang berhasil meraih prestasi sebagai salah satu mitra klinik terbaik kategori kampus dari kanal hukumonline.com., dalam Legal Clinic Awards 2025.

Menurutnya, pencapaian ini bukan hanya pengakuan eksternal, tapi bukti bahwa kualitas pembelajaran dan layanan akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang berada di jalur yang tepat. “Selamat kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum. Prestasi ini menunjukkan kerja nyata dan komitmen kuat dalam mencetak lulusan yang kompeten,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., memberikan pesan yang cukup tajam sekaligus relevan. Ia mengingatkan para lulusan untuk tidak berhenti belajar setelah memperoleh gelar sarjana hukum. “Jangan menjadi sarjana undang-undang dan sarjana pasal, karena semua orang bisa membaca pasal,” ucapnya lugas.

Ia menegaskan bahwa lulusan hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang harus melampaui hafalan aturan. Yang dibutuhkan adalah kemampuan memahami konteks sosial, dinamika politik, dan perjalanan historis masyarakat.

Ridwan Hayatuddin, S.H., M.H., menekankan bahwa kompetensi hukum sesungguhnya dibangun melalui latihan berpikir kritis dan kepekaan membaca realitas. Oleh karena itu, ia mendorong para lulusan agar terus memperluas wawasan, khususnya pada isu-isu masyarakat, politik, serta perkembangan hukum nasional. “Terus belajar, terus membaca, dan jangan berhenti mengasah logika hukum kalian,” tambahnya.

Dalam acara tersebut, juga ditegaskan kembali kontribusi para alumni yang tergabung dalam Ikatan Alumni Fakultas Hukum (IKA FH) Universitas Muhammadiyah Palembang. Organisasi ini selama ini aktif menjadi jembatan antara fakultas dan dunia kerja, sekaligus turut terlibat dalam mendukung mahasiswa melalui jejaring profesional.

Sumber : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Kukuhkan 53 Lulusan Baru, Harus Menjadi Sarjana Yang Peka Pada Realitas

01Des/25

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Raih Penghargaan Mitra Klinik Hukum Terbaik dari Hukum Online

Hukum Online

Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Palembang kembali mencatat capaian penting. Bersama FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta, FH Universitas Presiden Jakarta, dan FH Universitas Borobudur Jakarta, terpilih sebagai salah satu nominator Mitra Klinik Hukum Terbaik Kategori Kampus dari kanal Hukum Online dalam Legal Clinic Awards 2025, satu-satunya perguruan tinggi di Pulau Sumatera yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Penghargaan ini menjadi pengakuan langsung atas kontribusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam layanan Klinik Hukum yang membantu menjawab berbagai persoalan hukum masyarakat secara daring.

Penyerahan sertifikat dan penghargaan digelar pada 27 November 2025 di Hotel Ashley, Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang diwakili oleh Wakil Dekan I, Yudistira, S.H., M.Hum., yang hadir langsung menerima penghargaan tersebut. Sertifikat penghargaan diserahkan oleh Direktur Utama Hukum Online, Arkka Dhiratara.

Dalam sambutannya, Arkka Dhiratara menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan perguruan tinggi yang lain dalam mendukung layanan literasi hukum masyarakat.

Menurutnya, kehadiran perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, menjadi elemen vital dalam memperkuat akses publik terhadap informasi hukum yang kredibel. “Kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas kerja sama yang solid antara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Hukum Online, terutama melalui Klinik Hukum yang selama ini aktif membantu menjawab pertanyaan masyarakat. Kami berharap kemitraan ini terus berkembang ke level yang lebih kuat ke depan,” ujarnya.

Penghargaan ini bukan sekadar simbol apresiasi, tetapi juga bukti bahwa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang memiliki posisi strategis dalam menguatkan literasi hukum masyarakat. Lewat Klinik Hukum Online, dosen dan praktisi rutin memberikan jawaban, penjelasan, dan edukasi terhadap berbagai isu hukum yang diajukan publik. Mulai dari persoalan perdata, pidana, administrasi negara, hingga isu-isu hukum kontemporer lainnya.

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Yudistira, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa penghargaan ini menjadi pemicu bagi fakultas untuk terus menjaga kualitas dan memperluas jangkauan kontribusi.

Menurutnya, layanan Klinik Hukum tidak hanya menjadi wadah pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga ruang pembelajaran nyata bagi dosen dan mahasiswa untuk tetap relevan dengan dinamika persoalan hukum.

“Kami melihat platform ini sebagai sarana penting untuk mendekatkan ilmu hukum kepada masyarakat. Penghargaan ini menunjukkan bahwa upaya kami diapresiasi, dan tentu ini akan kami lanjutkan dengan standar yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Kolaborasi dengan Hukum Online juga membuka jaringan yang lebih luas bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam memperkuat reputasi akademik dan profesional. Sebagai salah satu portal hukum terbesar di Indonesia, Hukum Online menjadi ruang strategis bagi civitas akademika untuk hadir dalam diskursus hukum secara nasional.

Dengan capaian ini, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang mempertegas posisinya sebagai salah satu fakultas hukum yang aktif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Fakultas menegaskan komitmennya untuk terus memperluas kerja sama, meningkatkan kualitas layanan hukum, dan mengembangkan program yang relevan dengan tantangan zaman.

Sumber : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Raih Penghargaan Mitra Klinik Hukum Terbaik dari Hukum Online