Rapat dimulai dengan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum, Nur Husni Emilson, SH., S.Pn., MH, yang menyampaikan bahwa akreditasi adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Dekan mengingatkan bahwa proses visitasi ini tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi juga sebagai kesempatan bagi Program Studi Ilmu Hukum untuk menunjukkan pencapaian dan kualitas yang telah dicapai dalam menyelenggarakan pendidikan hukum.

“Dalam rangka visitasi akreditasi ini, kita harus mempersiapkan segalanya dengan baik. Bukan hanya dokumen yang lengkap, tetapi juga kesiapan dari seluruh unit yang terlibat, baik dalam hal infrastruktur, kurikulum, kualitas pengajaran, hingga data dan informasi yang relevan dengan standar yang ditetapkan oleh BAN-PT,” ujar Nur Husni Emilson.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat struktural di Fakultas Hukum UM Palembang, termasuk Wakil Dekan I, M. Soleh Idrus, SH., MH, Wakil Dekan II, Mona Wulandari, SH., MH, Wakil Dekan III, Mulyadi Tanzili, SH., MH, serta perwakilan dari berbagai unit terkait yang memiliki peran penting dalam proses akreditasi, seperti unit administrasi, unit pengajaran, unit penelitian, dan unit pengabdian kepada masyarakat.

M. Soleh Idrus, SH., MH, Wakil Dekan I, dalam rapat tersebut menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam menghadapi visitasi. Ia menjelaskan bahwa selama visitasi, tim asesmen dari BAN-PT akan melakukan pengecekan langsung terhadap berbagai aspek yang ada di Fakultas Hukum, termasuk kualitas proses pembelajaran, fasilitas pendukung, serta pengelolaan administrasi yang mendukung jalannya program studi. Oleh karena itu, seluruh unit harus bekerja sama dalam memastikan bahwa semua data dan dokumen yang diperlukan telah disiapkan dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh tim asesmen.

Mona Wulandari, SH., MH, Wakil Dekan II, memberikan pemaparan mengenai pengelolaan dan persiapan dokumen akreditasi. Ia mengingatkan bahwa semua berkas harus tersusun dengan rapi dan lengkap, sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh BAN-PT. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya evaluasi diri yang jujur dari setiap unit, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian dan tantangan yang dihadapi Program Studi Ilmu Hukum selama ini.

Mulyadi Tanzili, SH., MH, Wakil Dekan III, menambahkan bahwa persiapan untuk visitasi tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga kesiapan mental dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat. Ia mengingatkan bahwa selama proses visitasi, pihak fakultas dan program studi harus menunjukkan sikap terbuka, transparan, dan siap memberikan penjelasan yang diperlukan. “Kita harus siap untuk memberikan jawaban yang objektif dan berbasis data, serta menunjukkan komitmen kita dalam terus meningkatkan kualitas pendidikan di Fakultas Hukum,” ujar Mulyadi.

Dalam rapat tersebut, juga dibahas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab antar unit untuk mendukung kelancaran proses visitasi. Setiap unit yang terlibat, mulai dari administrasi akademik, unit teknologi informasi, hingga pengelola fasilitas, diminta untuk memastikan bahwa semua aspek yang dinilai oleh BAN-PT dapat dipenuhi dengan baik. Beberapa hal teknis, seperti kesiapan ruang-ruang kuliah, sistem informasi akademik, dan dokumen-dokumen penelitian, menjadi fokus utama dalam persiapan.

Sebagai langkah lanjut, rapat menyepakati jadwal kerja dan koordinasi antar unit agar setiap persiapan dapat dilakukan secara efisien dan terkoordinasi dengan baik. Setiap unit diminta untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data dan dokumen yang telah disiapkan serta memastikan bahwa tidak ada yang terlewatkan dalam proses pengumpulan informasi.

Rapat ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa setiap elemen di Fakultas Hukum UM Palembang harus bersinergi untuk memastikan bahwa proses visitasi akreditasi berjalan lancar dan memenuhi harapan. Semua peserta rapat sepakat untuk bekerja sama demi mencapai hasil yang maksimal dan meraih akreditasi yang terbaik untuk Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan diselenggarakannya rapat ini, Fakultas Hukum UM Palembang semakin menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan hukum yang diberikan kepada mahasiswa. Persiapan matang yang dilakukan oleh seluruh unit terkait di fakultas diharapkan dapat menghasilkan proses akreditasi yang sukses dan mendukung Fakultas Hukum UM Palembang untuk menjadi salah satu fakultas hukum terkemuka di Indonesia.