Pada hari Selasa, 19 Mei 2020, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UM Palembang) mengadakan rapat Senat dengan agenda penting terkait pemeriksaan berkas calon Ketua dan Sekretaris Program Studi (Prodi) Hukum Program Sarjana periode 2020 – 2024. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Fakultas Hukum ini dihadiri oleh seluruh anggota Senat, serta sejumlah pimpinan fakultas dan dosen yang terlibat dalam proses seleksi tersebut.

Rapat dimulai tepat pukul [waktu], dengan pembukaan oleh Dekan Fakultas Hukum, Nur Husni Emilson, SH., S.Pn., MH. Dalam sambutannya, Dekan mengingatkan kepada seluruh anggota Senat bahwa pemilihan Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pengelolaan Program Studi Hukum di Fakultas Hukum UM Palembang. Ia menekankan pentingnya memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik untuk menjalankan tugasnya dalam periode yang penuh tantangan ini.

Agenda utama rapat adalah pemeriksaan berkas calon Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Program Sarjana yang telah mengajukan diri untuk memimpin Prodi Hukum selama periode 2020 – 2024. Para calon telah melalui serangkaian tahapan seleksi sebelumnya, dan rapat Senat ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh berkas yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh fakultas dan program studi.

M. Soleh Idrus, SH., MH, Wakil Dekan I, yang turut hadir dalam rapat, menjelaskan bahwa pemeriksaan berkas meliputi beberapa aspek penting, antara lain kelengkapan administrasi, kualifikasi akademik, pengalaman kepemimpinan, serta visi dan misi calon dalam memajukan Prodi Hukum. Ia menambahkan bahwa hal ini merupakan bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan fakultas, yang memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan profesional.

Setelah paparan dari Wakil Dekan I, rapat dilanjutkan dengan pemeriksaan berkas secara rinci. Setiap anggota Senat diberikan kesempatan untuk memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan oleh para calon. Beberapa anggota Senat memberikan pertanyaan dan klarifikasi terkait berbagai aspek yang terdapat dalam berkas, termasuk proposal visi dan misi serta rencana kerja yang diajukan oleh para calon. Diskusi ini berlangsung dengan penuh kehati-hatian dan didasarkan pada evaluasi yang cermat terhadap setiap dokumen yang diajukan.

Mona Wulandari, SH., MH, Wakil Dekan II, juga menambahkan pandangannya mengenai pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap pengembangan akademik dan non-akademik di Prodi Hukum. Ia menyoroti perlunya calon ketua dan sekretaris prodi yang dapat bekerja sama dengan seluruh sivitas akademika untuk mencapai tujuan fakultas, serta mampu menjaga hubungan yang baik antara dosen dan mahasiswa.

Mulyadi Tanzili, SH., MH, Wakil Dekan III, menyampaikan bahwa dalam proses pemilihan ini, pihak Senat harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan calon dalam menghadapi dinamika akademik dan non-akademik yang dapat terjadi selama masa jabatan mereka. Menurutnya, calon yang memiliki pengalaman dalam organisasi dan pengelolaan pendidikan tinggi akan lebih siap untuk mengemban tanggung jawab yang besar dalam memimpin Prodi Hukum.

Setelah melalui proses pemeriksaan berkas yang intensif, rapat Senat Fakultas Hukum memutuskan untuk melanjutkan tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum. Dalam rapat tersebut, Senat juga sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna mendalami lebih jauh visi dan misi dari setiap calon, yang akan disampaikan dalam presentasi terbuka.

Rapat ini diakhiri dengan penegasan bahwa hasil pemeriksaan berkas akan digunakan sebagai dasar untuk memilih calon Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum yang akan memimpin Program Studi Hukum Fakultas Hukum UM Palembang pada periode 2020 – 2024. Semua anggota Senat sepakat bahwa pemilihan ini harus dilakukan secara adil dan transparan demi kemajuan Prodi Hukum dan Fakultas Hukum secara keseluruhan.

Dengan ditutupnya rapat, Fakultas Hukum UM Palembang semakin menunjukkan komitmennya untuk memperkuat tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas, serta memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki visi dan kompetensi yang mampu membawa Prodi Hukum menuju perkembangan yang lebih baik di masa depan.