All posts by Humas Fakultas Hukum

26Jul/22

Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Hukum UMP

Lokakarya

Palembang, 26 Juli 2022, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Melakukan Kegiatan Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Palembang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta tertua di Sumatera Selatan yang berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misinya yang selaras dengan visi dan misi universitas. Adanya perkembangan ilmu hukum yang sangat pesat terlebih di era industri 4.0 dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, maka visi, misi, tujuan, profil lulusan, dan kekhasan dari Prodi Hukum di Fakultas Hukum perlu ditinjau secara berkala.

Oleh karena itu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang menggelar Lokakarya Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Hukum dan Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Menuju Program Studi Unggul, pada Selasa (26/7/2022).

Lokakarya yang dibuka oleh Dekan Fakultas Hukum UM Palembang Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H., ini menghadirkan Dr. Syaifudin Zahri, S.H., M.H., (Mewakili Alumni)., H. Zulbakar, S.H., M.H., (Mewakili Stakeholder/Unsur Penegak Hukum), dan H. Rohman Salim, S.H., M.H., ( Mewakili Stakeholder/Unsur Praktisi).

Turut hadir Wakil Dekan, Senat Fakultas, Kaprodi, Unit Penjamin Mutu, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam lokakarya tersebut.

Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H., mengatakan lokakarya penyusunan Visi Misi, merupakan tindak lanjut dari telah dikeluarkannya Visi Misi Universitas Muhammadiyah Palembang yang baru disamping itu juga karena Visi Misi Fakultas Hukum dan Prodi Hukum juga telah habis masa berlakunya.

Dengan dilaksanakan Lokakarya ini maka diharapkan akan dapat disusun Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang terencana dan terstruktur, sesuai dengan rencana strategis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini juga, Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H., menjelaskan bahwa Fakultas Hukum UM Palembang akan terus berbenah, dan memperbaiki kinerja baik mutu akademik maupun pelayanan administasi, dalam akademik fakultas hukum akan segera memberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Kendati masih terus diperbaiki dan disesuaikan dengan regulasi yang ada, demikian proses pembelajaran selama pandemi Covid-19 terus mengalami perbaikan mutu dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan itu semua, Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H., menegaskan harus adanya sinergi diantara semua pihak utamanya civitas akademika fakultas hukum itu sendiri, kerja keras sudah mulai menampakkan hasil terbukti dengan jumlah mahasiswa baru kita tahun akademik 2022/2023, untuk sementara merupakan program studi yang tertinggi jumlah mahasiswa baru.

“Kita semua berharap rumusan Visi, dan Misi nantinya akan dapat mewujudkan cita-cita kita semua menjadikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang unggul dan mendunia” tambahnya.

16Jul/22

Pendidikan Khusus Profesi Adovkat (PKPA) Kerjasama Fakultas Hukum UM Palembang dengan DPC Peradi Palembang (BATCH VIII)

PKPA

Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Palembang, kembali jalin Kerjasama Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dengan DPC Peradi

Hasilkan Advokat Profesional

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang kembali menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Batch VIII bagi para sarjana hukum yang akan menapaki karir sebagai advokat, pada Sabtu (2/7/2022).

Ketua Panitia Pelaksana PKPA Abdul Jafar, S.H., M.H., dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini rutin digelar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan sudah masuk angkatan ke-8 yang bekerja sama dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi). PKPA tahun ini diikuti 17 peserta dari berbagai unsur baik akademisi maupun praktisi.

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Soleh Idrus, S.H., M.S., dalam sambutannya, mengapresiasi penyelenggaraan PKPA Batch Ke VIII yang merupakan tindak lanjut dari MoU dengan DPN Peradi.

Kerja sama ini, katanya, akan menjadi nilai tambah bagi Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya Fakultas Hukum. “Kami berharap, PKPA akan terus berkelanjutan agar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dapat ambil bagian dalam menjadi mencetak advokat-advokat tangguh, berintegritas, dan profesional” katanya.

Soleh Idrus, S.H., M.S., meminta kepada peserta agar sungguh-sungguh melaksanakan dan mengikuti PKPA Batch VIII ini. Sebab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai bagian penyelenggara merupakan salah satu PTS terbaik di Sumsel dengan raihan akreditasi A.

Pada kesempatan yang sama, MR Soki, S.H., M.H., Dewan Pembina Peradi Kota Palembang menuturkan bahwa PKPA merupakan langkah awal dalam rangka menjadi advokat. Para peserta PKPA masih harus lulus ujian dan magang selama dua tahun agar bisa diambil sumpahnya sebagai advokat. Proses tersebut untuk menjamin dan menjaga kualitas profesi advokat agar semakin baik.

MR Soki, S.H., M.H., juga menekankan agar para peserta PKPA Batch VIII agar setelah berakhirnya pelatihan ini tidak memutus interaksi diantara mereka, dan jejaring sosial yang ada bisa menjadi media untuk saling berbagi pengetahuan dan bertukar kritik dan saran yang membangun”, imbuhnya.

Setelah mengikuti PKPA, para peserta akan mendapat sertifikat dari DPN PERADI yang bisa digunakan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian profesi advokat.

16Jul/22

Establishing Cooperation and Discusion Faculty of Law, University Muhamamdiyah Palembang With International Islamic University Malasyia

kerjasama

Selasa, 28 Juni 2022, Establishing Cooperation and Discusion Faculty oh Law, Universitty Muhamamdiyah Palembang With International Islamic University Malasyia.

Dalam rangka pengembangan internasionalisasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan Internasional Islamic University Malaysia jajaki kerjasama dalam berbagai program bagi dosen dan mahasiswa.

Point penting tersebut tersampaikan dalam acara Establishing Cooperation and Discussion Faculty of Law, University Muhammadiyah (UM) Palembang and Faculty of Law Internasional Islamic University Malaysia yang digelar secara daring, pada Selasa (28/6/2022).

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kantor Urusan Internasional UM Palembang ini turut dihadiri, Dekan Fakultas Hukum UM Palembang Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., Wakil Dekan, Kaprodi Hukum, dan Kepala KUI Ir. Erna Yuliawati, Ph.D.

Hadir juga Dean Faculty of Law Internasional Islamic University Malaysia Prof. Dr. Farid Sufian Bin Shuaib, kemudian Prof. Haji Mohammad Tahir Sabit, dan Prof. Sonny Zulhuda.

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Soleh Idrus, S.H., M.S., mengatakan bahwa kerjasama yang akan dilakukan  meliputi kolaborasi akademik, penelitian bersama dengan berbagai skema, pertukaran mahasiswa dengan bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Faculty of Law Internasional Islamic University Malaysia akan menggelar seminar hukum internasional secara bersama-sama, hingga ke program pertukaran dosen mengajar antara kedua lembaga.

“Dengan adanya kerjasama ini, ke depan akan dilaksanakan join research, pertukaran mahasiswa dan dosen, saling kunjungan antara dua fakultas. Dengan kerjasama ini juga Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang akan semakin dikenal di dunia internasional,” ungkapnya.

Soleh Idrus, S.H., M.S., juga menjelaskan, kerjasama ini akan sangat mempengaruhi perkembangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. “Ini baru langkah awal yang akan dilanjutkan dengan kerjasama secara resmi,” jelasnya.

06Jul/22

Kembali Bertambah, Martini Dosen Fakultas Hukum UMPalembang

Dosen

Prestasi dosen Program Studi (Prodi) Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang kembali diraih. Kali ini kembali menambah satu dosen bergelar Doktor, setelah menyelesaikan studi S3, Dr. Martini, S.H., M.H., menjadi dosen bergelar Doktor ke-97 di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ia dinyatakan lulus dengan nilai predikat Sangat Memuaskan, dan berhak mendapatkan gelar Doktor setelah melalui Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang diselenggarakan pada Kamis (9/6/2022).

Hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.pN., M.H., Wakil Dekan III Dr. Mulyadi, S.H., M.H., dan Kaprodi PPs Hukum Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

Dr. Martini, S.H., M.H., mengambil judul Disertasi “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba” dengan Promotor Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., dan Co-Promotor Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

Pada kesempatan ini, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Dr. Martini, S.H., M.H., atas capaian digelarnya Ujian Terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

Lebih lanjut Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., juga mengucapkan selamat atas keberhasilan Dr. Martini, S.H., M.H., dalam menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan menjadi dosen bergelar Doktor ke-96 di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., juga mengajak dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Palembang yang sedang menjalani studi S3 di dalam maupun di luar negeri, untuk terus semangat dalam menyelesaikan studinya, dan kembali ke Universitas Muhammadiyah Palembang dalam mendukung peningkatan mutu lulusan.

“Semoga dengan diraihnya Doktor Ilmu Hukum ini, akan semakin membawa kemajuan dan peningkatan mutu lulusan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang” tambahnya.