Pada Jumat, 16 Februari 2018, dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (FH UMP) diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Kegiatan ini berbentuk Dialog Publik dan dilaksanakan di Kantor Perwakilan DPD RI Provinsi Sumatera Selatan, yang terletak di kawasan Jakabaring, Palembang.

Dialog publik ini menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan akademisi mengenai peran dan fungsi DPD RI dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan daerah, DPD RI terus berupaya untuk memperkuat peranannya dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masyarakat daerah.

Dalam kesempatan ini, dosen-dosen Fakultas Hukum UMP hadir sebagai peserta aktif yang tidak hanya mendengarkan pemaparan dari para narasumber, tetapi juga berpartisipasi dalam diskusi yang membahas berbagai isu penting terkait dengan peran DPD RI dalam penyusunan undang-undang, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta perjuangan hak-hak daerah dalam konteks pembangunan negara.

Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat umum yang tertarik untuk lebih memahami bagaimana DPD RI bekerja untuk memastikan bahwa suara daerah terdengar dan dipertimbangkan dalam proses legislasi. Para narasumber yang dihadirkan dalam dialog publik ini memaparkan berbagai topik yang sangat relevan, termasuk tantangan yang dihadapi DPD RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat lembaga tersebut agar lebih efektif dalam mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional.

Para peserta diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan para narasumber, yang mencakup pertanyaan mengenai mekanisme kerja DPD RI, proses pembuatan kebijakan, dan bagaimana DPD RI berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain di dalam pemerintahan. Dosen-dosen Fakultas Hukum UMP turut serta dalam diskusi ini, menggali lebih dalam tentang bagaimana sistem hukum dan perundang-undangan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya akademisi dan para mahasiswa hukum, semakin memahami peran penting yang dimainkan oleh DPD RI dalam menciptakan kebijakan yang lebih pro-daerah dan memperjuangkan hak-hak masyarakat daerah. Sosialisasi semacam ini juga memberikan kesempatan bagi lembaga legislatif untuk mendengar langsung aspirasi dari berbagai pihak, serta membangun sinergi yang lebih baik antara lembaga negara dan masyarakat.

Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata kontribusi dalam pengembangan wawasan hukum dan demokrasi, sekaligus sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara dunia akademik dengan dunia pemerintahan.